Archive for the 'Politik' Category

18
Jul
09

DPR Didesak Minta Konfirmasi Pidato SBY

pidato sby Menanggapi pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai berbau politis dan justru menyebar keresahan di tengah masyarakat, Tim Kampanye Nasional pasangan capres dan cawapres Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto mendesak DPR untuk memroses indikasi pelanggaran konstitusi dan etika dalam acara pidato tersebut.

"DPR harus segera didesak mewakili rakyat untuk mengonfirmasi pernyataan-pernyataan yang tidak tepat karena menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat," kata Koordinator Tim Advokasi pasangan Mega-Prabowo, Gayus Lumbuun dalam keterangan pers di Kantor DPP Golkar, Sabtu (18/7).

Menurut Gayus, DPR memiliki hak meminta pendapat kepada Presiden SBY atas dugaan melakukan perbuatan tercela melalui pidatonya kemarin. DPR pun bertanggung jawab untuk menindaklanjuti meski pada saat ini sedang reses.

Namun, Gayus mengatakan DPR dapat mengusahakannya dengan menggelar rapat-rapat bersifat luar biasa dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang berujung pada kesepakatan terhadap rapat paripurna luar biasa. Jika DPR sepakat mengenai indikasi ini, DPR dapat membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Akhirnya, lanjut Gayus, jika MK pun sepakat bahwa Presiden melakukan perbuatan tercela, maka hasilnya dilimpahkan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). MPR nantinya yang akan menjatuhkan sanksi kepada Presiden. Pasal 7 a UUD 1945 mengharuskan presiden dan wapres tidak melakukan pelanggaran hukum, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela. Sementara itu, pasal 7 b mengamanatkan bahwa proses mengadili dan mendapatkan putusan diawali oleh pendapat DPR. (Kompas.com)

Iklan-Bar

Advertisements
18
Jul
09

KETERANGAN PERS PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERKAIT AKSI BOM DI HOTEL JW MARRIOTT DAN RITZ CARLTON

 

header

HALAMAN DEPAN
KANTOR PRESIDEN, JAKARTA

17 Juli 2009

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Saudara-saudara,
Rakyat Indonesia yang saya cintai di manapun saudara berada. Hari ini adalah titik hitam dalam sejarah kita. Terjadi lagi serangan atau pemboman yang dilakukan oleh kaum teroris di Jakarta. Aksi teror ini diperkirakan dilakukan oleh kelompok teroris, meskipun belum tentu jaringan terorime yang kita kenal selama ini terjadi di bumi Indonesia yang menimbulkan derita dan kesulitan yang dipikul seluruh rakyat Indonesia.

Aksi yang tidak berperikemanusian ini juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka bagi mereka yang tidak berdosa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, atas nama negara dan pemerintah, dan selaku pribadi, kepada para keluarga yang berduka saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga saudra-saudara kita yang menjadi korban hidup tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa.

Saudara-saudara,
Aksi pemboman yang keji dan tidak berperikemanusiaan serta tidak bertanggungjawab ini terjadi ketika baru saja bangsa Indonesia melakukan pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan ketika KPU sedang menghitung hasil pemungutan suara itu. Kejadian ini yang sangat merusak keamanan dan kedamaian di negeri ini. Juga terjadi ketika rakyat sungguh menginginkan suasana yang tetap aman, tenang, dan damai. Dan justru rakyat ingin agar selesainya pemilihan umum 2009 ini kita semua segera bersatu membangun kembali negara kita untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Continue reading ‘KETERANGAN PERS PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERKAIT AKSI BOM DI HOTEL JW MARRIOTT DAN RITZ CARLTON’

18
Jul
09

Bom JW Marriott dan Ritz Carlton – Pengamat: Ada Keterkaitan Pilpres dan Unjuk Gigi Teroris

1745553p Peledakan bom di hotel JW Marriott dan Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, diduga terkait pelaksanaan Pilpres 2009. Selain itu, ledakan bom ini juga untuk unjuk gigi bahwa di Indonesia masih ada kelompok teroris.

"Ini ada keterkaitan dengan Pilpres, karena itu mereka memberikan indikasi atau sign (tanda) bahwa teroris masih eksis secara nasional dan bisa sewaktu-waktu hadir," kata pengamat intelijen, AC Manullang kepada detikcom via telepon di Jakarta, Jumat (17/7/2009).

Manullang menjelaskan akan adanya ancaman itu sejak April 2008. Pasalnya, sejak peledakan bom terakhir di Bali pada 1 Oktober 2005 dan sebelumnya Kedubes Australia pada Agustus 2004, tidak ada aksi terorisme di Indonesia.

"Sejak itu sampai 2009 tidak ada aksi terorisme, nah sekarang ada
lagi," jelasnya.

Manullang mengatakan, pelaku peledakan bom JW Marriott dan Ritz Carlton diduga merupakan jaringan dari kelompok yang sama dengan kelompok Nurdin M Top. Dalam era globalisasi saat ini yang paling penting perannya adalah adaya grand strategi AS tentang Neo-Liberalisme dan Neo-Kapitalisme. Continue reading ‘Bom JW Marriott dan Ritz Carlton – Pengamat: Ada Keterkaitan Pilpres dan Unjuk Gigi Teroris’

14
Jul
09

Putusan Itu Hanya Butuh Sepuluh Menit

Mahfud MD Harihari tenang menjelang pemilihan presiden pekan lalu rupanya tak memberikan ketenangan bagi Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud Md. Dari rumahnya di Yogyakarta, dia menyaksikan beritaberita panas di televisi tentang manuver dua calon presiden: Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri. Keduanya mempersoalkan daftar pemilih tetap (DPT) yang masih berantakan.

Empat hari sebelum pencontrengan, pasangan Megawati-Prabowo mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Isinya meminta pemilihan presiden ditunda jika daftar pemilih tak kunjung beres. Menurut kubu pasangan ini, ada jutaan nama tak jelas tercantum di daftar pemilih.

Masalah semakin genting, kata Mahfud, ketika mendengar salah satu anggota tim sukses pasangan itu mengisyaratkan memboikot pemilih­an presiden. ”Saya mempercepat balik ke Jakarta,” kata Mahfud. Tiba di Jakarta, Senin pagi pekan lalu, Mahfud mengumpulkan semua hakim Mahkamah dan membahas persoalan daftar pemilih.

Mereka sepakat memutus perkara daftar pemilih tetap hari itu juga. Perkara gugatan atas pasal yang mengatur daftar pemilih tetap dalam UndangUndang Pemilihan Presiden itu diajukan oleh Refly Harun dan Maheswara Prabandono pada 16 Juni lalu, keduanya adalah warga yang tidak terdaftar dalam DPT. Hanya dalam sehari, perkara tersebut diputuskan Mahkamah.

Continue reading ‘Putusan Itu Hanya Butuh Sepuluh Menit’

14
Jul
09

Kalla Serahkan Posisi Golkar ke Pengurus Baru

Golkar Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengaku tidak bisa menentukan apakah Partai Golkar akan menjadi oposisi atau tidak. Semua diserahkan pada kepengurusan baru.

Dalam rapat yang berlangsung tertutup sekitar tiga jam itu disepakati beberapa hal. Setelah rapat pengurus harian, pengurus pusat akan menggelar rapat pleno Rabu (15/7) mendatang.

Ketua Umum Golkar, Jusuf Kalla, menyatakan sampai tanggal 20 Oktober, Golkar adalah partai pemerintah. Setelah itu, posisi Golkar ditentukan pengurus baru. "Saya tidak bisa menentukan oposisi atau tidak. Saya tidak bisa menyarankan karena dalam sistem Golkar tidak ada saran. Yang ada keputusan, itu urusan pengurus baru," kata Kalla usai rapat harian di posko Slipi 2 di Jalan Ki Mangunsarkoro nomor 2, Senin malam (13/7).

Continue reading ‘Kalla Serahkan Posisi Golkar ke Pengurus Baru’